Heboh Pabrik Nikel RI Masih Impor Bijih, Ini Reaksi ESDM

FILE PHOTO: A worker holds iron ore at the Krakatau Bandar Samudra port, a subsidiary of PT Krakatau Steel Tbk in Cilegon, Indonesia's Banten province February 21, 2013. REUTERS/Beawiharta/File Photo

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai fenomena pabrik smelter di Indonesia yang masih mengimpor bijih nikel dari luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintah.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, memberikan penjelasan terkait masalah itu. Ia bilang, pasokan bijih nikel dalam negeri saat ini sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan smelter yang ada.

Namun, ia tak menampik bahwa persoalan impor bijih nikel sempat terjadi karena tersendatnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.

“Jadi kalau yang bikin lama ya coba dicek ke perusahaannya kenapa lama (RKAB)? Karena saat dievaluasi kan ada kurangnya apa. Jadi segera dilengkapi, kalau lengkap ya oke dan seperti yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa kalau untuk nikel yang saat ini RKAB yang sudah disetujui Sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan,” kata Agus di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Beberapa waktu lalu, PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) mengaku harus terpaksa mengimpor bijih nikel dari negara lain, khususnya dari Filipina.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan keberlangsungan operasi proyek smelter milik perusahaan yang berada di Desa Pendingin, Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Direktur Utama PT Nityasa Prima sebagai konsorsium PT KFI, Ferro Industry Muhammad Ardhi Soemargo beralasan, impor bijih nikel dilakukan lantaran kurangnya pasokan bahan baku di dalam negeri karena tersendatnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.

“Ketika bapak mengatakan kenapa kami harus ambil dari Filipina karena beberapa tambang belum dapat RKAB, ketika tambang belum ada RKAB maka kami gak bisa beli,” kata dia dalam RDPU bersama Komisi VII DPR RI, Senin (8/7/2024).

Di sisi lain, pihaknya juga perlu memastikan keberlangsungan dari operasi smelter. Mengingat, terdapat 1.400 tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya kepada smelter tersebut.

“Tadi ketika saya sampaikan kepada bapak pimpinan mengenai adanya nikel datang dari Filipina disampaikan bahwa nikel Filipina itu kami baru masuk hanya 1 vessel pak sekitar 51 ribu dan posisi kami hanya untuk membantu menambahkan hal-hal atau nickel ore yang saat ini kekurangan pak,” tambahnya.

https://calling88.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*